Tindak Lanjuti Putusan MK untuk PSSU, KPU Surabaya Konsultasi Ke KPU Provinsi Jatim
Hupmas, SURABAYA – Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Agutus 2019 terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Jumat (9/08/2019), KPU Surabaya lakukan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Timur.
Seluruh jajaran Komisioner KPU Surabaya bersama Sekretaris, Kasubbag Hukum, serta Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas lakukan konsultasi terkait teknis pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi untuk 3 TPS yang menjadi sengketa PHPU DPR-DPRD.
Diktum MK memutuskan untuk dilaksanakan PPSU di KPU Surabaya untuk TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan serta TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal terhadap perolehan Partai Golkar untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Kota Surabaya Dapil Surabaya 4.
“Dalam melaksanakan PSSU pasca putusan MK harus memedomani Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 serta koordinasi dengan pihak terkait,” jelas Ketua KPU Provinsi Jatim, Choirul Anam.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan kesiapannya untuk melakukan PSSU sesuai dengan jadwal pelaksanaan PSSU yang akan ditetapkan oleh KPU RI.
“Setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jatim, kami akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan peserta Pemilu, Bawaslu, Bakesbangpol dan Linmas, serta Kepolisian sebelum pelaksanaan PSSU,” jelas Syamsi. (guh/esar)