Penyamaan Pemahaman Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU Adakan Sosialisasi Kepada Stakeholder
Hupmas, SURABAYA – Setelah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Rabu siang (12/03/2019), KPU Surabaya adakan Sosialisasi PKPU RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepada stakeholder.
Acara yang berlangsung di Nur Pacific Restaurant, Jl. Adityawarman No. 59-63 Surabaya tersebut mengundang perwakilan Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Tingkat Surabaya, Tim Kampanye, Bakesbangpol dan Linmas, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kapolretabes Surabaya, dan Bawaslu.
Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan maksud tujuan acara tersebut adalah untuk menyamakan persepsi terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan menghindari potensi yang bersifat mengganggu pelaksanaan pemilu.
“Melalui sosialisasi ini bermaksud untuk menyamakan pehamaman pemungutan dan penghitungan suara sehingga meminimalisir kendala dan tidak salah mengambil tindakan,” jelas Syamsi.
Memasuki acara inti, Miftakul Ghufron yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan penekanan terkait dengan saksi yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019. Mulai dari syarat yang harus dibawa ketika bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hak-hak saksi yang hadir dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara, jenis salinan formulir yang akan diterima dari saksi yang hadir maupun yang tidak hadir.
“Untuk memperoleh salinan formulir harus menyerahkan surat mandat kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara),” jelas Ghufron.
Meskipun dalam surat mandat terdapat 2 (dua) nama saksi, namun saksi yang berhak masuk kedalam TPS hanya 1 (satu) orang dan bisa dilakukan secara bergantian.
Sebelum acara diakhiri peserta secara interaktif diajak untuk berdiskusi secara mendalam tentang pemaparan materi yang telah disampaikan. (guh/esar)