Penggunaan Sirekap Menjadi Basis Rekapitulasi Internal KPU

Terbit Tanggal 19 November 2020 18:12

Hupmas, SURABAYA – Kamis (19/11/2020) Pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Surabaya tahun 2020 menjadi hal baru khususnya dalam hal rekapitulasi suara. Dalam pemilihan kali ini KPU akan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai pengganti Situng pada Pemilihan yang lalu.

Hal ini disampaikan Komisioner KPU KPU Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan Insan Qoriawan dalam Seminar Tahapan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penggunaan Sirekap yang diselenggarakan oleh KPU Kota Surabaya di Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Jalan Mayjend HR Muhammad nomor 2 A Surabaya.

“Kita tidak lagi menggunakan situng sebagai alat bantu, tapi kita menggunakan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Sirekap ini adalah aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara,” jelas Insan.

Awalnya penggunaan Sirekap menjadi basis utama sistem rekapitulasi. Namun setelah adanya rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI penggunaan Sirekap disesuaikan peruntukannya.

Jika awalnya saksi dan pengawas TPS hanya akan diberikan salinan digital melalui Sirekap, maka dalam pemilihan kali ini tetap menggunakan sistem lama, yakni saksi dan pengawas TPS tetap diberikan salinan C Hasil dalam bentuk hard copy.

Kemudian Insan juga menyebut bahwa Sirekap memiliki dua jenis. Yang pertama adalah dalam bentuk mobile yang akan digunakan di tingkat KPPS. Kedua adalah Sirekap dalam bentuk web.

Selain itu, bahwa nantinya akan terdapat dua fungsi dari Sirekap. Pertama adalah yang dikirimkan ke server tabulasi yang berfungsi sebagai publikasi yang dapat diakses melalui web infopemilu.kpu.go.id. Kemudian yang kedua adalah menjadi server tabulasi yang akan digunakan untuk keperluan rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

“Itu gambaran sirekap. Itu akhirnya menjadi bagian internal, tidak menjadi bagian yang bersentuhan dengan peserta pemilihan maupun pengawas TPS,” pungkasnya. (trisna/hupmas)