Pemilu Berintegritas Dapat Meningkatkan IDI
Hupmas, KPU SURABAYA- KPU Kota Surabaya bersama KPU Provinsi Jawa Timur, SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bakesbangpol Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, serta perwakilan tokoh masyarakat dan Ormas di Jawa Timur menghadiri “Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemantapan dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)” di kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Kamis (24/11).
Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Jonathan Judianto, menyampaikan bahwa Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur telah melakukan studi komparatif di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan apa saja yang masih menjadi kekurangan dalam indeks demokrasi di Jawa Timur. IDI menjadi penting untuk mengukur tingkat demokrasi pada suatu wilayah berdasarkan beberapa komponen penilaian.
“Di tahun 2015 IDI Jawa Timur mengalami lompatan yang cukup tinggi, tapi kita tetap butuh perjuangan untuk meningkatkannya di atas 80%, karena Jawa Timur sangat beragam dan kompleks,” kata Jonathan
Bertindak sebagai narasumber adalah Teguh Pramono (Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur), Priyatmoko Dirdjosuseno (Dosen FISIP Universitas Airlangga) dan Zainal Abidin Achmad (Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur).
Teguh Pramono melalui materi berjudul “Menginterpretasikan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Timur”, menyampaikan bahwa tujuan dan manfaat IDI antara lain untuk menghadirkan “statistical evidence” dengan fokus pada pengukuran secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi dan menentukan level demokrasi.
Komponen IDI terdiri atas 11 variabel yang merupakan penjabaran dari 3 aspek, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, serta peran peradilan yang independen. IDI di Jawa Timur pada tahun 2015 berada di peringkat 9 dari 36 provinsi di Indonesia dengan nilai 76,90, meningkat dari nilai 70,36 di tahun 2014.
“Ada 3 aspek yang dalam IDI, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi,” kata Teguh Pramono. 
Pemateri kedua, Priyatmoko Dirdjosuseno memaparkan tentang “Peranan Parpol dan Ormas/LSM dalam Pemantapan dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia”. Demokrasi di Indonesia semakin berkembang ketika reformasi dimulai, dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan. Keberagaman masyarakat di Indonesia menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi proses penilaian IDI.
“Hidup bersama dalam arena kebebasan identik dengan perbedaan, tidak ada kebebasan ke arah persamaan, itu menjadi konsekuensi logis yang harus diantisipasi sejak awal,” kata Priyatmoko.
Narasumber terakhir, Zainal Abidin Achmad menyampaikan materi tentang “Mengupas Kondisi Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Timur Rentang Tahun 2013 hingga 2015”. Indeks Demokrasi Indonesia sederhana, hanya terdiri dari 28 indikator, berbeda dengan Indeks Demokrasi negara lain yang mempunyai lebih banyak indikator. Tetapi metode dalam pemberian Indeks Demokrasi Indonesia lebih lengkap, karena sumber data yang variarif.
“Hanya Indeks Demokrasi Indonesia yang melibatkan media dalam proses pemberian nilai”, kata Zainal.
Komisioner KPU Surabaya Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Miftakul Ghufron yang menghadiri kegiatan bersama Kasubbag Hukum, Octian Anugeraha, menyampaikan bahwa KPU Kota Surabaya bisa ikut serta berperan dalam meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Timur melalui variabel-variabel yang telah ditentukan, yaitu pemilu yang bebas dan adil.
“Kami di KPU Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi pemilih disabilitas di TPS. Salah satunya dengan menyiapkan templete dan menyiapkan TPS agar aksesnya optimal bagi penyandang disabilitas”, kata Ghufron.