KPU Surabaya Siap Laksanakan Hasil Rakor Banyuwangi
Hupmas, KPU SURABAYA- Setelah menerima materi Bimbingan Teknis Penghapusan dan Pelelangan Logistik Ex-Pilkada 2013 dan Pemilu 2014, KPU Surabaya akan berbenah menjalankan instruksi KPU RI. Komisioner KPU Surabaya Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, Miftakul Ghufron, mengungkapkan kesiapannya untuk menindaklanjuti hasil bimtek logistik pada 19-20 Oktober 2016 tersebut.
Sesuai dengan arahan Komisioner KPU RI, Arief Budiman, tahap pertama penghapusan/pemusnahan arisp adalah permohonan izin penghapusan/pemusnahan arsip kepada ANRI (Arsip Nasional republik Indonesia). Selanjutnya, Sekretaris KPU kabupaten/kota membentuk panitia lelang. ”Namun, sebelum dihapuskan, arsip terlebih dahulu harus diinventarisir. Dipilah, mana yang betul-betul sudah memasuki masa retensi,” ujar pria asli Surabaya tersebut.
Kemudian, Sekretaris KPU kabupaten/kota mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI untuk barang yang sudah diinventarisir. ”Setelah itu, panitia lelang berkoordinasi dengan KPKNL untuk pelelangan,” imbuh Arief Budiman.
Senada dengan Arief Budiman, Sekretaris Jenderal KPU RI, Arif Rahman Hakim, juga menekankan agar arsip yang akan dihapus atau dimusnahkan harus sudah sesuai dengan jadwal retensinya. ”Setelah semua tahap dilaksanakan, tinggal melaksanakan penghapusan sesuai dengan surat sekretaris jenderal terakhir tentang penghapusan/pemusnahan arsip pemilu.
Untuk KPU Surabaya, kata Ghufron, akan segera diusulkan untuk penghapusan sesuai dengan masa retensi arsip.
Penataan SDM
Sementara itu, menyinggung mengenai penataan SDM, Arief Budiman mengungkapkan bahwa KPU RI saat ini sedang berbenah kearah yang lebih baik. Kedepan, jumlah pegawai harus sesuai format yang sudah menjadi desain ideal lembaga. Ini bertujuan agar kinerja lembaga bisa lebih efisien, ramping dan profesional.
Oleh karena itu, penataan dan distribusi pegawai diperlukan supaya tidak ada lagi satker yg kelebihan dan di bagian satker yg lain kekurangan. ”Perlu diketahui KPU kabupaten/kota di wilayah kepulauan, Indonesia Timur yang terpencil masih banyak yang kekurangan SDM,” tutur Arief Rahman Hakim. Dari seluruh KPU kabupaten/kota dan provinsi, saat ini terdapat 201 satker yg kelebihan pegawai. Sementara, ada separo lebih satker yang masih kekurangan SDM.
Sekretaris KPU Jawa Timur, Eberta Kawima, mengungkapkan, KPU Jawa Timur akan segera melakukan penataan SDM di lingkunganya.