Evaluasi RKT Divisi Hukum dan Perkembangan Pendidikan Pemilih
Hupmas, KPU SURABAYA- Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016 memasuki babak akhir. Dalam rapat pleno rutin mingguan Senin (03/10/2016), dibahas evaluasi RKT untuk Divisi Hukum.
Salah satu materi yang dievaluasi adalah mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
Komisioner Divisi Hukum, Purnomo Satriyo Pringgodigdo dan Kasubbag Hukum KPU Surabaya, Octian Anugeraha, mengusulkan agar KPU Surabaya menyusun informasi hasil kegiatan terkait tindak lanjut sengketa pemilihan.
“Tujuannya agar KPU Surabaya memiliki data yang komprehensif ketika ada yang membutuhkan informasi mengenai hal tersebut,” ujar Purnomo.
Rapat pleno menyetujui usul tersebut dan menugaskan Divisi Hukum bersama Kasubbag Hukum segera menyusunnya.
Selanjutnya, Komisioner KPU Surabaya Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Nur Syamsi, melaporkan perkembangan pelaksanaan Surat KPU RI No 525/KPU/IX/2015 tanggal 21 September 2016 Perihal Peningkatan Program Partisipasi Pemilih. Sesuai dengan surat tersebut, KPU kabupaten/kota diminta untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dan mendorong pemilih yang cerdas kepada kelompok pra pemilih dan pemilih pemula. 
”Yang telah kami lakukan saat ini adalah penjajakan kerjasama kepada dua perguruan tinggi. Kami selanjutnya kami lakukan adalah penjajakan kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA di Surabaya.
Oleh karena itu, rapat pleno menugaskan kepada Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bersama Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat untuk melanjutkan kegiatan tersebut. ”Selanjutnya, silakan disusun jadwal kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dan disampaikan kepada pleno untuk diberikan masukan,” ucap Ketua KPU Surabaya, Robiyan Arifin.